Tampilkan postingan dengan label Writer: Denny Juzaili. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Writer: Denny Juzaili. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 24 November 2007

OTONOMI DAERAH, MITE BARU PEMBANGUNAN WILAYAH

Sudah sangat lama sekali negeri Indonesia melupakan salah satu nilai dasar yang terdapat dalam pancasila, yaitu nilai desentralisasi. 54 tahun membangun, 1945—1999, pembangunan Indonesia hanya berkutat pada wilayah sekitar ibukota, hingga akhirnya pada tahun 1999 pemerintah membuat Undang-undang tentang pemerintahan daerah, Pasal 10 UU No.22 Th.1999, ayat 1 menyebutkan daerah berwenang mengelola sumber daya alam nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak diundangkannya undang-undang ini maka dimulailah babak baru dalam pembangunan daerah di negara Indonesia.



Desentralisasi sejatinya adalah salah satu cara untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Hal ini jelas tercermin dari beberapa ekses turunan dari desentralisasi, yaitu kepentingan rakyat lokal lebih diutamakan (dibanding masa sebelumnya yang sebagian besar kekayaan alam menjadi konsumsi pusat saja). Kekayaan alam yang terkandung di suatu daerah akan selalu menjadi primadona bagi pihak pun.[3]

Kekayaan alam memang tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan, yaitu kepentingan negara, kepentingan modal dan kepentingan rakyat. Dalam konteks negara Indonesia, kekayaan alam adalah tulang punggung bagi tetap terselenggaranya pemerintahan. Pasal 6 UU No.25 Th 1999 menyatakan produksi gas alam dan minyak masing-masing 70% dan 85% menjadi hak pemerintah. Sektor-sektor lainnya yang diberikan kepada daerah untuk mengembangkannya secara mandiri adalah misalnya sektor perkebunan, hutan, dan perikanan.



Angin Baru?

Selintas pandang kebijakan penerapan otonomi daerah merupakan hal baru yang revolusioner. Bayang-bayang akan bangkitnya ekonomi lokal, hilangnya penindasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan berbagai pembangunan di tingkat lokal (provinsi maupun kabupaten/kota) menjadi suatu aphrodisiac yang mengangkat kembali gairah kehidupan lokal yang sebelumnya seperti pasrah menunggu kebaikan hati pemerintah pusat. Namun kenyataan yang akan dihadapi tampaknya (dan seharusnya) tidak akan semudah yang dibayangkan.

Hal tersebut dikarenakan paling tidak terdapat dua hal yang menjadi variabel penting dalam pembangunan regional yang hingga saat ini belum terlalu terpenuhi. Di dalam salah satu esai Dr. Ari Kuncoro disebutkan daya tarik suatu daerah dan beberapa faktor penentu daya saing menjadi faktor dominan dalam usaha mengembangkan wilayah. Daya tarik tersebut adalah yang bersifat alamiah, buatan manusia, dan sosio-ekonomi. Sedangkan faktor penentu daya saing yaitu prasarana, akses, tenaga listrik, permintaan pasar, iklim usaha, dan keanekaragaman lingkungan usaha. Karena hal ini merupakan variabel maka pasti tidak akan membuahkan hasil yang sama pada setiap region/wilayah.

Sesuai dengan apa yang ditesiskan Dr. Ari Kuncoro maka dalam hal otonomi daerah ini kebijakan pembangunan wilayah mencakup pembangunan industri berat maupun ringan akan sangat bergantung kepada kekayaan alam dan kekayaan sosial yang tersimpan di daerah tersebut. Provinsi Kepulauan Riau yang kaya raya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kering kerontang pasti akan berbeda nasib. Beberapa minggu lalu Provinsi Kepri baru saja menyelenggarakan Riau Investment Summit, di lain pihak NTB baru saja mendapat musibah busung lapar. Keadaan tersebut secara abstrak dapat menjadi gambaran bahwa penetapan otonomi daerah tidak selalu menghasilkan dampak positif.



Mite Pembangunan Daerah?

Beberapa penjabaran singkat tentang konsep otonomi daerah dan syarat cukup dan perlu di atas menggiring pada satu pertanyaan "Apakah otonomi daerah hanya mitos bagi pengembangan daerah di Indonesia?" Jelas hal ini patut dipertanyakan. Pertama, Corak kepemimpinan sentralistik pada masa lampau telah hampir membuat daerah kehilangan kemampuan mengatur dirinya sendiri. Bagi daerah, kebutuhan akan investor asing sangat nyata agar bisa menggerakkan perekonomian, secara mereka tidak lagi dapat bergantung kepada anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Namun tentu saja investor asing tidak serta merta menanamkan modalnya pada daerah yang kering dan tidak berprospek secara komersial.

Kedua, pada saat ini kondisi sosio-ekonomi negara indonesia sedang dalam keadaan yang tidak kondusif. Upah regional menjadi perdebatan, tingkat pendidikan yang ada juga belum mencukupi untuk menjadi "brainware" dan penggerak dalam pembangunan ekonomi daerah, ditambah daya beli masyarakats yang rendah. Menjadi logis apabila kita patut pesimis akan keefektifan pelaksanaan otonomi daerah pada semua daerah. Tesis seorang ilmuwan sosial Michael P Todaro yang mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar secara sosial dalam ekonomi, menguatkan kelogisan pesimisme tersebut.

Ketiga, penerapan otonomi daerah ditenggarai hanya merupakan kebijakan yang asal-asalan. Hal ini diperkirakan terjadi karena pemerintah pusat pada saat ini sudah terdesak dengan berbagai defisit ekonomi, kebangkrutan, dan beban utang yang menggunung. Pemerintah pusat pun belum cukup membekali daerah dengan infrastruktur yang baik. Bahkan APBN 2008 menetapkan 70% anggaran infrastruktur difokuskan hanya untuk pulau Jawa, daerah lain masih tetap menjadi anak tiri.

Penetapan otonomi daerah tidak boleh atas dasar reaktifitas karena ketidakmampuan pemerintah pusat mengayomi daerah-daerah. Jelas mendelegasikan tanggung jawab kepada pihak yang tidak kompeten[4] walaupun dibungkus dengan niat untuk memandirikan, memajukan, dan mempercepat pembangunan daerah, reaktifitas tersebut adalah tidak bijaksana karena pada akhirnya rakyat juga yang akan menjadi korban ketidaksiapan para birokrat mengartikulasikan otonomi daerah menjadi kebijakan-kebijakan yang dapat memaksimalkan potensi daerah.[5]

Pada akhirnya kesiapan pemerintah daerah dan perhatian pemerintah pusat atas apa yang berlaku menjadi kunci penting dalam memaksimalkan manfaat dari otonomi daerah dalam rangka membangun daerah. Kecukupan dan ketersediaan unsur-unsur pembangunan harus terpenuhi. Tanpanya, maka otonomi daerah hanya akan menjadi mitos bagi pembangunan daerah.

--
Denny Juzaili
Departemen Manejemen, Universitas Indonesia
http://dennyjuzaili.wordpress.com

Kamis, 06 April 2006

BHP, Kapitalisasi Perguruan Tinggi

Sudah tidak tahu lagi apa yang berlaku di negara ini. Perilaku main hakim sendiri yang dulu hanya dilakukan oleh orang-orang bawah, saat ini hal tersebut nampaknya sudah menular ke kalangan atas pemerintahan. Jika rakyat bawah bermain hakim sendiri berarti mendului aparat.

Maka kalangan atas bermain hakim sendiri dengan menelikung undang-undang yang berlaku, di dalam membuat kebijakan. Kalau orang bawah main hakim sendiri menyebabkan orang lain orang lain sekarat atau bahkan kematian orang lain. Orang atas main hakim sendiri juga membawa dampak orang-orang lain menjadi sekarat atau bahkan juga mati, perlahan-lahan.

Sudah menjadi rahasia publik bahwa kondisi kependidikan Indonesia khususnya sektor pendidikan tinggi sedang menuju kepada perubahan yang—katanya hal biasa—radikal, yaitu otonomi kampus melalui wadah Badan Hukum Pendidikan (BHP). Mengapa radikal? Karena perubahan ini dapat merontokkan sendi-sendi dari pendidikan itu sendiri. Perubahan ini juga akan menyebabkan tereliminasinya banyak kontestan lulusan SMA yang sama-sama berpotensi.

Dalam melihat konsekuensi dari pemberlakuan BHP kepada institusi-institusi perguruan tinggi, selalu terdapat dua sudut pandang. Pertama sudut yang meluluskan kebijakan tersebut dan yang kedua sudut pandang yang mengkritisi. Kedua belah pihak ini bertemu pada fakta bahwa otonomi pendidikan tinggi akan mengurangi porsi pemerintah dalam penyediaan dana operasional perguruan tinggi, yang pada gilirannya mau tidak mau, suka tidak suka, perguruan tinggi mesti lebih kreatif dalam hal pendanaan, dan salah satu imbasnya adalah biaya yang ditanggung pelajar akan bertambah tinggi.

Tentu saja hal tersebut (naiknya biaya) tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin orang-orang pembuat kebijakan menambahkan lagi satu jenis seleksi penerimaan calon mahasiswa: Seleksi Keuangan. Bagaimana mungkin pemerintah merumuskan kebijakan yang akan melabrak UU No. 20 tahun pasal 11 (1) yang bunyinya: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan KEMUDAHAN, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa DISKRIMINASI" (!!!). Ya, seleksi keuangan adalah bentuk diskriminasi. Atau bila kita merujuk pada pasal lima: "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" Mungkin tidak salah jika kita menyebut pemerintah setengah hati dalam memberikan hak tersebut.

Memang kita tidak dapat menyangkal kapitalisme sudah sangat mendarah daging, suka atau tidak, disadari atau tidak, kapitalisme telah merasuk ke dalam urat nadi kehidupan manusia. (Tajuk Rencana Sinar Harapan), termasuk sektor pendidikan yang juga dirasuki mazhab yang cuma berpihak kepada orang-orang kaya tersebut. Lalu bila pendidikan hanya berpihak kepada orang-orang kaya, hendak dikemanakan nilai, semangat dan ruh pendidikan?

Kapitalisasi pendidikan sebagaimana tersirat dalam UU RI tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan jelas mengandung pembodohan terutama peserta didik, bahkan tidak mencerminkan nilai-nilai/semangat pembukaan UUD 1945: Mencerdaskan kehidupan bangsa. Forum Cipayung Yogyakarta dengan berapi-api menyatakan UU Sisdiknas tidak berniat memperbaiki kualitas kehidupan bangsa, tidak mampu membendung arus kapitalisme pendidikan, semakin menguatkan politisasi negara terhadap pendidikan, dan menghapus nilai, semangat, dan ruh pendidikan.

Ya, memang begitulah fakta yang hadir.

Jadi, meskipun pemerintah mengacu kepada Deklarasi Lima tentang Kebebasan Pendidikan & Otonomi Pendidikan Tinggi yang menjabarkan bermacam-macam nilai postif otonomi pendidikan—atau kapitalisasi pendidikan, tetap kita tidak dapat menerima pemberlakuan otonomi pendidikan (atau Pembentukan BHP, atau pelegalan Kapitalisasi pendidikan) tersebut. Lebih-lebih porsi dana APBN yang dianggarkan bagi sektor pendidikan cuma 12%, itu pun masih dipasung untuk dibagi-bagikan ke Departemen negara yang lain (tidak semuanya untuk Depdiknas).

Seandainya otonomi Pendidikan diberlakukan di negara yang sudah maju, mungkin hal tersebut tidak membawa dampak negatif. Tapi tidak dengan negara Bumiputera ini, jangan lupa dong, Ini Indonesia Bung!!

Denny Juzaili

Minggu, 29 Januari 2006

SPB (Sistem Penanganan Bencana) INDONESIA

Air mata ibu pertiwi mungkin sudah kering melihat berbagai bencana yang diterima anak kandungnya entah itu karena ketidaksabaran alam atau karena kesalahan hasil karsa manusia-manusia yang dilahirkan anak kandungnya. Belum dua minggu presiden Susilo menghadiri peringatan setahun bencana nasional tsunami Aceh, kecamatan Banjarmangu, kabupaten Banjarnegara, Jember mendapat bencana Banjir Bandang yang membuat beberapa penduduk menjadi tuna wisma dikarenakan rumah-rumah mereka hancur termakan gelombang air bercampur lumpur longsoran.

Jika dibandingkan dengan air bah yang menyerang Nanggroe Aceh Darussalam kurun waktu lampau, banjir Jember ini bisa dikatakan “nggak ada apa-apanya”. Namun untuk konteks penderitaan, yang dirasakan para korban banjir Jember dan Tsunami Aceh, hal tersebut sama-sama menghasilkan penderitaan yang berat. Perbedaannya adalah tsunami Aceh tidak diprediksikan sebelumnya, berbeda dengan banjir Jember 4 Januari 2006 lalu yang sudah nyaring disuarakan dan diperingatkan oleh berbagai lembaga pemerintahan dan nonpemerintahan terutama yang paling gencar adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Menurut WALHI, mereka sudah lama menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Jember bahwa daerah Jember memiliki potensi untuk mengalami banjir. Jember termasuk dari 23 titik rawan banjir di daerah Jawa Timur yang dikeluarkan tahun 2003. Pemda tidak menanggapi. Padahal banyak sekali kasus banjir bandang yang terjadi sejak tahun 2000 dan bencana tersebut semuanya diperingatkan dan diprediksi sebelumnya. Seakan pemda takabur dan menutup mata terhadap data-data yang ada. Mirip orang yang jatuh dua kali pada lubang yang sama.

BAKORNAS

Tahun 1999 pemerintah telah membuat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (Bakornas PBP) yang khusus bertanggung jawab dalam menangani berbagai bencana mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan konstruksi (Keppres No.3 tahun 2001 pasal 2 ayat 1). Pembentukan Bakornas memiliki maksud agar penanganan dan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi.

Namun cita-cita penanganan dan penanggulangan yang terkoordinasi, cepat, tepat, dan terpadu tidak terealisasi karena kurangnya kekuatan wewenang yang dimiliki Bakornas. Badan ini lebih berfungsi sebagai sekretariat penanganan bencana tanpa fungsi pelaksana (Septo Pradityo, 2005). Bakornas hanya berwenang mengkoordinasikan dan mendelegasikan tugas kepada departemen-departemen yang terkait, dan departemen tersebutlah yang melakasanakan penanganan pencegahan secara langsung.

Apa peran Bakornas selanjutnya? Tidak ada lagi, setidaknya untuk hal-hal yang bersifat aksi konkret. Para departemen yang diberikan wewenang pun belum dapat bekerja dengan leluasa karena kebijakan yang mereka buat harus menunggu persetujuan presiden. Kewenangan departemen untuk penanganan bencana belum secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang. Hal inilah yang membuat penanganan bencana di Indonesia berjalan lamban. Jalur birokrasi terlalu panjang dan ribet, bahkan untuk masalah yang berstatus darurat dan membutuhkan respon cepat

RESOLUSI

Oleh karena itu dibutuhkan suatu perombakan menyeluruh pada sistem penanganan bencana yang ada saat ini. Indonesia memiliki banyak situs rawan bencana di dalam peta geologi. Apa pemerintah berencana membahayakan rakyat dengan kelambanan dan buruknya manajemen penanganan bencana?

Pemerintah perlu membuat suatu lembaga yang khusus menangani bencana alam bukan sekedar sebuah sekretariat bencana namun juga memiliki wewenang lebih. Menurut Ginanjar Kartasasmita, sepanjang belum ada lembaga yang menangani secara khusus, penanganan bencana di Indonesia kemungkinan bakal terus berjalan lambat. Pemerintah bisa mencontoh Amerika Serikat yang langsung memberlakukan undang-undang Federation Emergency Management (FEMA) di saat terjadi bencana. Dengan undang-undang tersebut semua produk undang-undang lain tunduk di bawahnya. Undang-undang itu juga menunjuk institusi mana yang berwenang menangani bencana (Tempo Interaktif 17 Januari 2005).

RUU darurat bencana sudah lama dibahas di DPR dan hingga saat ini belum terlihat akan tuntas, setidaknya hingga akhir tahun 2005. Saya pikir pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian RUU darurat bencana ini karena seperti biasa, awal-awal tahun adalah saat-saat dimana Indonesia mendapatkan curah hujan yang sangat tinggi. Dengan keadaan alam yang sudah semakin rusak ditambah kurangnya kesiapan infrastruktur penunjang bisa jadi bencana banjir yang datang ini akan lebih dahsyat daripada banjir tahun-tahun kemarin. Keseriusan pemerintah dalam menjawab permasalah bencana ini akan menjamin kenyamanan masyarakat dalam menghadapi musim penghujan tahun ini . Apabila pemerintah tidak mampu belajar dari bencana-bencana yang lalu mungkin masyarakat kembali akan berbondong-bondong tinggal di tenda-tenda pengungsian selama musim hujan ini.

Denny Juzaili (Mahasiswa tahun Pertama Farmasi, UI)
d_juzaili@fastmail.fm