Tampilkan postingan dengan label Writer: Yuti Ariani. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Writer: Yuti Ariani. Tampilkan semua postingan

Minggu, 23 April 2006

Perempuan

Merdeka Melaksanakan Dharma. Itulah semboyan pada lambang Hari Ibu, yang mengandung arti dengan tercapainya persamaan kedudukan, hak dan kewajiban dengan kaum laki-laki sebagai mitra sejajar, darma bakti laki-laki dan perempuan Indonesia kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dapat diwujudkan sepenuhnya. Hari yang diperingati tiap tanggal 22 Desember berdasarkan Kongres III Perempoean tahun 1938 tersebut telah menjadi hari nasional, namun selain menjadi bagian dari rutinitas tahunan, hal apa yang bisa kita peroleh?

Jawabannya bisa berbeda-beda. Meski demikian, jika ditilik dari fenomena sosial, dampak hari Ibu terlihat dari meningkatnya tulisan-tulisan, iklan layanan masyarakat hingga iklan komersil yang mengangkat perempuan. Sudut yang digunakan beragam, mulai dari kampanye kesetaraan gender, meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman trafficking, serta iklan yang menggunakan momen hari Ibu untuk mempromosikan produknya.

Perempuan senantiasa menjadi perbincangan hangat. Mulai dari masalah mode, gosip, masak hingga yang menyangkut wilayah publik. Wacana mengenai kehidupan perempuan yang ideal memang tak pernah surut. Hal ini terkait langsung dengan posisi perempuan sebelum tahun 1990-an yang mayoritas berkutat pada masalah domestik dan jabatan-jabatan sekunder dalam dunia kerja.

Dalam Megatrends 2000, Naisbitt menyebutkan bahwa perempuan telah mencapai massa kritis di hampir semua profesi pekerja kantor, khususnya di dalam perusahaan. Namun pada tahun 1990, tempat kerja adalah dunia yang sangat berbeda. Sejak tahun 1972 hingga 1990, presentase perempuan yang menjadi dokter naik dua kali lipat. Perempuan menguasai sekitar 39,3 persen dari 14,2 juta pekerjaan eksekutif, administratif dan manajemen, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja(Amerika Serikat-penulis), meningkat hampir dua kali lipat angka tahun 1972.

Pergeseran posisi perempuan dari domestik ke sektor publik berimplikasi langsung pada wacana mengenai pembelaan hak-hak perempuan. Di Indonesia, pengaruh gerakan pembela perempuan misalnya, telah membuahkan UU-Anti KDRT yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Perjuangan perempuan memperoleh hak-haknya juga telah menciptakan sebuah persaudaran tersendiri diantara perempuan dari berbagai kalangan.

Lalu bagaimana Islam memandang perempuan? Jika ditilik dari sejarah, Islam merupakan salah satu titik balik kedudukan perempuan. Pada masa jahiliyah, pra-Islam, perempuan hanya dijadikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan diberikan sebagai hadiah. Selain itu posisinya dianggap sangat rendah sehingga ketika ada yang melahirkan bayi perempuan, bayi yang baru saja merasakan kehidupan dunia tersebut langsung dikubur hidup-hidup.

Cara pandang perempuan sebagai masyarakat kelas dua, tidak hanya terjadi di wilayah Arab pra-Islam, melainkan telah berjalan selama ratusan tahun. Dalam Undang-undang Manu misalnya, disebutkan bahwa perempuan sepanjang hidupnya tidak pernah memiliki hak-haknya sendiri dalam melakukan segala tindakan yang diinginkannya sehingga dalam urusan domestik pun mereka tidak diberi kesempatan. Baru ketika Islam datang, perempuan diangkat derajatnya dan diberi penjagaan khusus agar mampu melindungi keistimewaan yang ada pada dirinya.

Pertanyaan yang sering muncul mengenai posisi perempuan Islam adalah ketika posisi tersebut dikaitkan hak dan kewajiban dengan kaum laki-laki. Namun mungkinkah segala perbedaan mulai dari fisik hingga mental dapat disamakan begitu saja? Dalam buku Emansipasi, Adakah dalam Islam, perbedaan kewajiban perempuan dan laki-laki disebabkan oleh jenis manusia yang memiliki tabi’at dan sifat kemanusiaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga penanganannya pun harus dikhususkan untuk setiap jenis, tidak bisa sekadar generalisasi sebagai manusia.

Adanya perbedaan dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki seperti busana tertutup bagi perempuan, hak waris pria yang lebih besar, posisi perempuan dalam persaksian, kepatuhan seorang perempuan pada suaminya dll nyatanya tidak menghambat perempuan untuk beraktivitas. Hal ini terlihat dari peranan Khadijah dalam dunia perekonomian, Aisyah berperan besar dalam periwayatan hadits, Fathimah yang dengan kesabaran dan sikap zuhudnya memberi peneladanan terhadap bagaimana bersikap kepada orang yang tidak mampu, meski dirinya sendiri berada dalam kondisi kekurangan.

Kekhususan yang ada pada diri perempuan ini sayangnya seringkali tergadaikan oleh kurangnya pemahaman antara hak dan perlindungan. Perempuan yang sejatinya indah bagai perhiasan, seringkali terperangkap dalam komoditas barang hiburan. Ketika posisi perempuan hanya ditempatkan sebagai sebuah materi yang bisa dipandang secara bebas, maka materi itu harganya akan jatuh sebagaimana yang diungkapkan oleh aktris terkenal dari Rio De Jenairo, Floranda Balkan kepada majalah Rabithah ‘Alam Islami(Februari 1977, h.58), “Masyarakat saat ini selalu menuntut mode dan hidup dengan mode tersebut. Aku tak sudi menuruti mode. Aku ingin menjadi wanita, bukan sebagai benda… Sesungguhnya aktivitas-aktivitas yang mengjengkelkan saat ini adalah apa yang menamakan diri sebagai “gerakan kebebasan wanita.” Padahal gerakan-gerakan semacam itu tak akan berhasil mengubah suatu kenyataan. Laki-laki selamanya tetap laki-laki; dan wanita selamanya tetap wanita…”

Berbicara mengenai kondisi perempuan sekarang memang masih jauh dari ideal. Affirmative action(kebijakan untuk memberikan keringanan atau jatah bagi golongan-golongan yang termarjinalkan, seperti perempuan, petani, buruh, nelayan dll) menjadi sebuah kontradiksi tersendiri. Bukankah pemberian jatah tersebut merupakan suatu bukti bahwa perempuan(dan golongan termarjinalkan lainnya) memang tidak mampu bersaing secara adil dengan laki-laki? Jika dilihat secara langsung, maka jawabannya adalah ya. Namun jika kita mau melihatnya sebagai sebuah bagian dari perjalanan sejarah, maka kondisi perempuan untuk berkiprah di dunia politik(salah satu penerapan affirmative action ini adalah dengan pemberian kuota 30% di dewan legislatif bagi perempuan pada pemilu silam), pendidikan, pekerjaan dan dalam kehidupan masyarakat lainnya memerlukan usaha lebih. Hal ini disebabkan oleh masih adanya anggapan ditengah masyarakat yang berpendapat bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu bekerja di luar rumah dll. Anggapan-anggapan inilah yang menghambat kemajuan perempuan dan untuk merubahnya diperlukan sebuah penyikapan khusus.

Ketika kita mempertanyakan(bahkan menuntut) kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam Islam, kita harus mendefinisikan kembali kesetaraan seperti apa yang dimaksud. Karena sejarah umat muslim sendiri dihiasi kisah-kisah kehebatan perempuan yang berkiprah di wilayah publik. Apakah kesetaraan untuk berkiprah di sektor publik, hak untuk memperoleh perlindungan terhadap kekerasaan, atau kesetaraan-kesetaraan yang malah merendahkan harkat dan martabat perempuan itu sendiri? (yuti)

Yuti Ariani

Jumat, 06 Januari 2006

Teknologi dan Masyarakat

Mampukah teknologi meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jawabannya harus ya, karena teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun pada kenyataannya, teknologi bukan hanya sebatas alat untuk mempermudah kehidupan manusia. Keberadaan suatu teknologi terkait erat dengan faktor sosial-ekonomi. Seperti keberadaan IPTN(kini PT DI) yang kelangsungannya terkait erat dengan keadaan moneter.

Pada tahun 1996, salah satu topik yang hangat diperbincangkan adalah keberhasilan Indonesia membuat pesawat. Keberhasilan ini kemudian diabadikan dalam momen Indonesia Air Show(IAS) 1996, dimana Gatot Kaca menjadi primadona diantara pesawat tempur-pesawat tempur dari Amerika dan Rusia yang turut memeriahkan ajang bertaraf internasional tersebut.

Sayangnya kebanggaan masyarakat Indonesia akan keberhasilan Gatot Kaca bukan jaminan keberlangsungan pembuatan pesawat-pesawat nusantara lainnya. Krisis tahun 1997 silam, mengakibatkan IPTN, harus melakukan banyak perampingan, mulai dari alokasi dana hingga pengurangan tenaga kerja. Pro-kontra IPTN pun mulai mengemuka ke wilayah publik. Pihak pro menilai IPTN sebagai sebuah aset jangka panjang yang harus dipertahankan. Sedangkan salah satu alasan yang dilontarkan oleh pihak kontra adalah, masyarakat Indonesia saat ini lebih membutuhkan teknologi tepat guna yang dapat mendukung kehidupan masyarakat secara langsung. Teknologi tepat guna inilah yang seharusnya memperoleh prioritas.

Terlepas dari pro-kontra PT DI dengan teknologi tingginya, teknologi seharusnya tidak hanya menjadi milik sebagian elit. Kaum elit ini adalah orang-orang yang memahami dan memiliki akses pada teknologi. Secara alami kaum elit ini tidak terhindarkan, karena untuk memahami suatu teknologi diperlukan pendidikan, pelatihan serta praktek yang membutuhkan waktu. Namun keadaan ini tidak boleh dibiarkan dengan memfokuskan penerapan teknologi pada tempat atau kalangan terbatas. Penerapan teknologi yang terpusat di kota-kota besar misalnya, menyebabkan desa ditinggalkan oleh orang-orang usia produktif. Selain itu, desa yang ditinggalkan cenderung masih menggunakan pola-pola pengolahan hasil perkebunan atau pertanian secara konvensional.

Dalam tulisannya yang berjudul Perspektif Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Prof. Dr. Muhammadi Siswo Sudarmo mengungkapkan, ada empat parameter keberhasilan sebuah teknologi. Faktor pertama adalah kelayakan teknis. Faktor kedua, teknologi harus menghasilkan produktivitas ekonomi atau keuntungan finansial. Faktor ketiga, teknologi harus dapat diterima oleh masyarakat pengguna. Dan yang terakhir, teknologi harus serasi dengan lingkungan.

Hal menarik yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Muhammadi mengenai penerapan teknologi di daerah pedesaan--yang masyarakatnya termasuk golongan menengah kebawah--adalah adanya sindrom kemiskinan. Sindrom ini merupakan keadaan masyarakat yang pasrah akan kemiskinannya, dan tidak merasa perlu atau tidak mampu untuk berjuang meningkatkan kesejahteraannya. Adanya sindrom ini berpengaruh pada keberhasilan teknologi faktor ketiga. Selain karena adanya sebuah ‘kemapanan’ akan kondisi mereka, teknologi tepat guna juga sering dipandang sebagai benda asing. Hal ini terungkap dari penerapan teknologi tepat guna di beberapa kecamatan. Seperti tungku Singer yang efisien, kurang berhasil karena tidak diminati oleh masyarakat.

Pada masyarakat perkotaan, teknologi hadir disertai sebuah proses. Masyarakat pengguna mengetahui darimana asal serta manfaat sebuah teknologi. Sedangkan di masyarakat pedesaan, teknologi lebih sering diadopsi. Artinya, keinginan akan perubahan tidak datang dari masyarakat itu sendiri melainkan dari luar. Keadaan ini cocok dengan gambaran sindrom kemiskinan, yaitu tidak mau merubah kondisi yang ada pada diri mereka, apalagi dengan menerima sebuah cara-cara baru dalam bertanam, mengolah minyak sawit, mengawetkan manisan nanas dll.

Ada dua persoalan penting yang menyebabkan teknologi sulit memasyarakat. Pertama, dari segi teknologi itu sendiri. Pada kasus teknologi hasil adopsi, ada kemungkinan teknologi yang dibawa tidak sesuai dengan topografi, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang akan menggunakan teknologi tersebut. Seperti, penggunaan kincir angin sebagai penghasil listrik. Tidak di semua tempat kincir angin efisien, bagi Indonesia yang daerahnya senantiasa memperoleh sinar matahari, mungkin lebih efisien jika menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, untuk daerah pedesaan, teknologi yang muncul pada umumnya merupakan hasil dari pengamatan ahli yang berasal dari luar. Akibatnya, teknologi yang dihasilkan merupakan perkiraan/pendekatan dari penafsiran ahli tersebut terhadap kebutuhan suatu desa.

Persoalan kedua muncul dari masyarakat pengguna. Tradisi atau cara-cara tradisional yang mereka lakukan secara turun temurun cukup sulit diubah. Dari beberapa cerita yang penulis peroleh, penerapan teknologi tepat guna lancar selama proses pendampingan. Namun saat memasuki tahap pengawasan yang dilakukan dengan periode waktu tertentu, masyarakat pada umumnya kembali menggunakan pola-pola lama. Hambatan dari masyarakat juga disebabkan karena minimnya informasi akan apa yang mereka lakukan. Ada kasus suatu daerah yang terbuka akan perubahan, namun kesempatan ini dimanfaatkan oleh suatu produsen untuk menciptakan ketergantungan masyarakat desa pada satu produk ini.

Selain itu permasalahan banyaknya tengkulak serta tarikan-tarikan tidak resmi dari berbagai oknum juga memperumit hubungan antara teknologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari uraian di atas terlihat bahwa teknologi tidak sebatas bagaimana menciptakan mesin-mesin canggih yang efektif dan efisien, namun juga meliputi persoalan sosial, budaya, manajemen serta komunikasi.

Karena itu nama pesawat Gatot Kaca yang diambil dari tokoh dalam pewayangan, selayaknya tak hanya menjadi bagian dari sejarah. Sebagaimana kisahnya yang mampu bertransformasi setelah masuk ke kawah candradimuka, yang menjadi tugas kita adalah: bagaimana memanfaatkan kawah candradimuka bernama tantangan global, menjadi sebuah sarana untuk melahirkan Gatot Kaca-Gatot Kaca baru yang mampu mensejahterakan rakyat? []

Yuti Ariani (Mahasiswa Matematika ITB)
Jl. Cihapit no. 9
Bandung 40114
(022) 4206377
0815 6069 266