Entah sejak kapan saya tidak percaya dengan Demokrasi, pembelajaran tentang demokrasi terus menerus menjadi sebuah pertentangan batin yang belum mendapat titik terangnya, hingga sebuah intuisi mendatangi saya.
Demokrasi yang berada di sebagian besar belahan dunia ternyata berbeda dengan Demokrasi yang dianut oleh Indonesia, dan upaya perubahan stigma Demokrasi ini tidak terlihat dan sangat halus, dengan upaya memberikan sebuah konsep internasionalisasi, yang justru sedikit demi sedikit mengeroposi demokrasi yang menjadi nafas Bangsa Indonesia.
Kedaulatan Rakyat, yang kini disebut Demokrasi Pancasila, yang menurut saya pribadi penamaannya sebagai varian dari demokrasi justru memblurkan dan meminta perbandingan dengan Demokrasi yang ada. Stigma Demokrasi secara umum memberikan sebuah kolektif bargaining terhadap politik dan di sisi lain memberikan personal bargaining dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, sedangkan Kedaulatan Rakyat memberikan sebuah batasan antara kolektif dan personal bargaining dengan interaksinya, dimana personal bargaining harus mampu menjamin pertumbuhan kolektif bargaining dan begitu juga sebaliknya.
Kedaulatan Rakyat, mengambil posisi diantara demokrasi dan sosialisme, mengambil sebuah posisi menjamin hak-hak rakyat dalam politik dan dalam pendistribusian kesejahteraan.
Lalu, sampai disini, dengan makin terbukanya Indonesia dengan dunia luar, apakah kita sadar bahwa demokrasi bukan atau sama sekali tidak pernah menjadi budaya kita, antara demokrasi dan sosialisme disanalah kedaulatan rakyat berada.
Upaya-upaya pengajaran baik yang kasar, seperti revolusi irak dengan penjajahan amerika dengan dalih terorisme, dan upaya pengajaran yang halus yang dialami oleh Indonesia, harus diwaspadai sedini mungkin. Upaya baik negara adikuasa ini suatu saat akan menjadi bumerang bagi Indonesia, khususnya kepada pemahaman rakyatnya, yang mengagungkan internasionalitas.
Tetapi, ada kabar baiknya, upaya menjamin kedaulatan rakyat dalam politik bisa dipelajari dari demokrasi, sedangkan upaya menjamin kedaulatan rakyat dalam kesejahteraan dapat dipelajari dari sosialisme. Dan jika ingin menjamin keduanya, pelajari demokrasi kita, kedaulatan rakyat. Tantangan untuk pemikir Indonesia, untuk merealisasikannya.
Abdullah Arifianto
Demokrasi yang berada di sebagian besar belahan dunia ternyata berbeda dengan Demokrasi yang dianut oleh Indonesia, dan upaya perubahan stigma Demokrasi ini tidak terlihat dan sangat halus, dengan upaya memberikan sebuah konsep internasionalisasi, yang justru sedikit demi sedikit mengeroposi demokrasi yang menjadi nafas Bangsa Indonesia.
Kedaulatan Rakyat, yang kini disebut Demokrasi Pancasila, yang menurut saya pribadi penamaannya sebagai varian dari demokrasi justru memblurkan dan meminta perbandingan dengan Demokrasi yang ada. Stigma Demokrasi secara umum memberikan sebuah kolektif bargaining terhadap politik dan di sisi lain memberikan personal bargaining dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, sedangkan Kedaulatan Rakyat memberikan sebuah batasan antara kolektif dan personal bargaining dengan interaksinya, dimana personal bargaining harus mampu menjamin pertumbuhan kolektif bargaining dan begitu juga sebaliknya.
Kedaulatan Rakyat, mengambil posisi diantara demokrasi dan sosialisme, mengambil sebuah posisi menjamin hak-hak rakyat dalam politik dan dalam pendistribusian kesejahteraan.
Lalu, sampai disini, dengan makin terbukanya Indonesia dengan dunia luar, apakah kita sadar bahwa demokrasi bukan atau sama sekali tidak pernah menjadi budaya kita, antara demokrasi dan sosialisme disanalah kedaulatan rakyat berada.
Upaya-upaya pengajaran baik yang kasar, seperti revolusi irak dengan penjajahan amerika dengan dalih terorisme, dan upaya pengajaran yang halus yang dialami oleh Indonesia, harus diwaspadai sedini mungkin. Upaya baik negara adikuasa ini suatu saat akan menjadi bumerang bagi Indonesia, khususnya kepada pemahaman rakyatnya, yang mengagungkan internasionalitas.
Tetapi, ada kabar baiknya, upaya menjamin kedaulatan rakyat dalam politik bisa dipelajari dari demokrasi, sedangkan upaya menjamin kedaulatan rakyat dalam kesejahteraan dapat dipelajari dari sosialisme. Dan jika ingin menjamin keduanya, pelajari demokrasi kita, kedaulatan rakyat. Tantangan untuk pemikir Indonesia, untuk merealisasikannya.
Abdullah Arifianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar